MALANGTIMES – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memberi pujian dan menyebut inovasi Brexit sebagai produk smart city sesungguhnya.
Itu disampaikan saat Wali Kota Malang Sutiaji melakukan kunjungan ke Kominfo, Jumat (4/10/2019) kemarin.
Rudiantara menyampaikan, produk smart city tak harus melulu yang dibuat dengan kecanggihan IT.
Namun lebih menitikberatkan pada segi kemanfaatan untuk masyarakat.
Sehingga dia menyampaikan, inovasi brexit sebagai sebuah bentuk inovasi smart city yang sebenarnya.
“Inovasi yang mampu memudahkan masyarakat itu adalah wujud smart city sebenarnya,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan, kunjungan yang dilakukan tersebut dalam rangka konsultasi pengembangan smart city Kota Malang.
Tujuannya adalah mewujudkan komitmen Kota Malang sebagai smart city yang diluncurkan Kominfo.
“Jadi saat kami infokan bahwa Kota Malang belum masuk list, Pak Menteri sempat heran dan memerintahkan jajarannya untuk cek kembali data yang ada,” terang Sutiaji melalui keterangan tertulisnya.
Lebih jauh dia menyampaikan, secara internal Pemkot Malang akan melakukan cross check mengapa Kota Malang belum masuk dalam program 100 smart city.
Seperti dijelaskan, gerakan menuju 100 Smart City merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan.
Gerakan tersebut bertujuan membimbing Kabupaten/Kota dalam menyusun masterplan Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi.
Baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.
Persoalan fiskal kerap luput dari perhatian daerah untuk mengembangkan smart city dalam rangka implementasi gerakan Menuju 100 Smart City yang digagas pemerintah pusat.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 514 kabupaten/kota.
Dengan jumlah sebanyak itu, maka pengembangan smart city di daerah tidak bisa dikerjakan asal-asalan. Perlu perhitungan matang, salah satunya dalam hal anggaran.
“Kita harus lakukan tahapan yang mana kira-kira layak. Salah satu yang selama ini barangkali kurang diperhatikan adalah ruang fiskal. Ruang fiskal itu kalau kita lihat dari pemda (pemerintah daerah) tersebut berapa besar APBD-nya berapa besar PAD-nya (pendapatan asli daerah),” katanya.
Sisi fiskal tersebut harus dipertimbangkan matang-matang apakah sudah sustainable dalam meng-cover kebutuhan anggaran dalam membangun smart city.
Rudiantara mengingatkan, agar pembangunan smart city tidak dilakukan atas kepentingan tertentu sementara ruang fiskalnya tidak diperhatikan.
“Cek dulu ruang fiskalnya. Itu salah satu faktor. Karenanya saya sampaikan kepada Pak Wali Kota Malang dan tim bahwa smart city bukan semata belanja digitalisasi, terlebih kalau itu penawaran dari vendor. Untuk diteliti dulu secermat mungkin,” pesan Menkominfo.
Sebagai informasi, kunjungan Wali Kota Malang tersebut didampingi Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto dan Kadiskominfo Tri Widyani Pangestuti.
Sumber : malangtimes.com